Berdasarkan Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 3 ayat (1) :
Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
Artinya setiap terjadi perselisihan hubungan industrial wajib dilakukan perundingan penyelesaian perselisihan secara bipartit sebelum diselesaikan melalui mediasi atau konsiliasi maupun arbitrase ataupun dilakukann pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.
Dalam melakukan perundingan bipartit, para pihak wajib :
a. memiliki itikad baik;
b. bersikap santun dan tidak anarkis; dan
c. menaati tata tertib perundingan yang disepakati.
Dalam hal salah satu pihak telah meminta dilakukan perundingan secara tertulis 2 (dua) kali berturut-turut dan pihak lainnya menolak atau tidak menanggapi melakukan perundingan, maka perselisihan dapat dicatatkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti-bukti permintaan perundingan.
Contoh Surat Permohonan Perundingan Bipartit ;
PERMINTAAN PERUNDINGAN SECARA BIPARTIT
Nomor : (Tempat), (tanggal) ............................
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal. : Permintaan Perundingan
Kepada yth. Sdr. ........................................
Dengan hormat, Sehubungan dengan adanya permasalahan yang perlu dirundingkan secara Bipartit maka kami mengajukan untuk melakukan musyawarah
pada :
Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Untuk menyelesaikan masalah sebagai berikut :
1. ........................................................................................................
2. ........................................................................................................
3. ................................................................................. dst
Atas perhatian dan kesediaannya kami ucapkan terima kasih.
Pihak *)Pengusaha/Pekerja/Buruh/ Serikat Pekerja/Serikat Buruh
ttd
(Nama)
Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Repbulik Indonesia Nomor Per.31/MEN/XII/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit, perundingan bipartit dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
Keterangan Gambar :
a. tahap sebelum perundingan dilakukan persiapan :
b. tahap perundingan :
c. tahap setelah selesai perundingan :
a. tahap sebelum perundingan dilakukan persiapan :
- pihak yang merasa dirugikan berinisiatif mengkomunikasikan masalahnya secara tertulis kepada pihak lainnya;
- apabila pihak yang merasa dirugikan adalah pekerja/buruh perseorangan yang bukan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, dapat memberikan kuasa kepada pengurus serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan tersebut untuk mendampingi pekerja/buruh dalam perundingan;
- pihak pengusaha atau manajemen perusahaan dan/atau yang diberi mandat harus menangani penyelesaian perselisihan secara langsung;
- dalam perundingan bipartit, serikat pekerja/serikat buruh atau pengusaha dapat meminta pendampingan kepada perangkat organisasinya masing-masing;
- dalam hal pihak pekerja/buruh yang merasa dirugikan bukan anggota serikat pekerja/serikat buruh dan jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh, maka harus menunjuk wakilnya secara tertulis yang disepakati paling banyak 5 (lima) orang dari pekerja/buruh yang merasa dirugikan;
- dalam hal perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, maka masing-masing serikat pekerja/serikat buruh menunjuk wakilnya paling banyak 10 (sepuluh) orang.
b. tahap perundingan :
- kedua belah pihak menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan;
- kedua belah pihak dapat menyusun dan menyetujui tata tertib secara tertulis dan jadwal perundingan yang disepakati;
- dalam tata tertib para pihak dapat menyepakati bahwa selama perundingan dilakukan, kedua belah pihak tetap melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya;
- para pihak melakukan perundingan sesuai tata tertib dan jadwal yang disepakati;
- dalam hal salah satu pihak tidak bersedia melanjutkan perundingan, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerja/buruh bekerja walaupun belum mencapai 30 (tiga puluh) hari kerja;
- setelah mencapai 30 (tiga puluh) hari kerja, perundingan bipartit tetap dapat dilanjutkan sepanjang disepakati oleh para pihak;
- setiap tahapan perundingan harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak, dan apabila salah satu pihak tidak bersedia menandatangani, maka hal ketidaksediaan itu dicatat dalam risalah dimaksud;
- hasil akhir perundingan dibuat dalam bentuk risalah akhir yang sekurang-kurangnya memuat : 1. nama lengkap dan alamat para pihak;2. tanggal dan tempat perundingan;3. pokok masalah atau objek yang diperselisihkan;4. pendapat para pihak;5. kesimpulan atau hasil perundingan;6. tanggal serta tanda tangan para pihak yang melakukan perundingan
- rancangan risalah akhir dibuat oleh pengusaha dan ditandatangani oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak bilamana pihak lainnya tidak bersedia menandatanganinya;
Contoh Risalah Perundingan Bipartit :
RISALAH PERUNDINGAN
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
SECARA BIPARTIT
1. Nama Perusahaan : ...................................................................
2. Alamat Perusahaan : ...................................................................
3. Nama Pekerja/Buruh/ Serikat Pekerja/Serikat Buruh : ...................................................................
4. Alamat Pekerja/Buruh/ Serikat Pekerja/Serikat Buruh : ...................................................................
5. Tanggal dan Tempat Perundingan : ...................................................................
6. Pokok Masalah/Alasan Perselisihan : ...................................................................
7. Pendapat Pekerja/Buruh/ Serikat Pekerja/Serikat Buruh : ...................................................................
8. Pendapat Pengusaha : ...................................................................
9. Kesimpulan atau Hasil Perundingan : ...................................................................
................................., ....................200.....
Pihak Pengusaha Pihak Pekerja/Buruh/ Serikat Pekerja/Serikat Buruh
ttd ttd
(Nama) (Nama)
- dalam hal para pihak mencapai kesepakatan, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para perunding dan didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri wilayah para pihak mengadakan Perjanjian Bersama;
- apabila perundingan mengalami kegagalan maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerja/buruh bekerja dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan.
Contoh Perjanjian Bersama :
PERJANJIAN BERSAMA
Pada hari ini................ tanggal ....... bulan ......... tahun....... kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :
Yang selanjutnya disebut Pihak ke-1 (Pengusaha)
2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Yang selanjutnya disebut Pihak ke-2 (Pekerja/Buruh/Serikat Pekerja/Serikat Buruh)
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1) antara Pihak ke-1 dan Pihak ke-2 telah mengadakan perundingan secara bipartit dan telah tercapai kesepakatan sebagai berikut :
......................................................................................................................................................................... Kesepakatan ini merupakan perjanjian bersama yang berlaku sejak ditandatangani di atas materai cukup. Demikian Perjanjian Bersama ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun, dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab yang didasari itikad baik.
Pihak Pengusaha Pihak Pekerja/Buruh/ Serikat Pekerja/Serikat Buruh
ttd ttd
(Nama) (Nama)
Demikian semoga bermanfaat, apabila ada pertanyaan, kritik dan saran bisa menghubungi di :
Kantor Hukum
Dang & Partner
Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum
Dang Tendi
Satriadi, SH
Advokat
Office :
Green Village Blok C No. 7 Jl. Kaliabang,
Kel. Perwira, Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi
HP : 082218722913
|
Dasar Hukum :
