Attachment

•  Undang Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang :

• Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi 
• Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226)
• Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
• Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
• Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
• Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
• KUHAP  (Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)
• Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Kompilasi Hukum Islam 
• Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
• Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
• Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 
• Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas  
• Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Repbulik Indonesia Nomor Per.31/MEN/XII/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit

Keputusan Menteri :

• Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur :

Peraturan Menteri :

• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :101/PMK.010/2016 Tentang PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

Surat Edaran Menteri :

• Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1/MEN/VI/2016 Tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2016

Peraturan Direktorat Jenderal :

• Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Per-32/PJ/2015 Tentang PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN  PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN  PASAL 26 SEHUBUNGAN  DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN  ORANG 

Putusan Mahkamah Konstitusi :

• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014
• Putusan Mahkamah Kkonstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-IX/2011
• Putusan Mahkamah Konsitutsi Nomor 37/PUU-IX/2011
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-VII/2009
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomr 012/PUU-I/2003
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XI/2013
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI/2013
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-X/2012
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-VIII/2010
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-XII/2014
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-VIII/2010
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-VIII/2010
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 015/PUU-IV/2006
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009/PUU-IV/2006
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003